Sambut Bursa Karbon, Surveyor Indonesia Siap Sediakan Jasa Konsultasi bagi Swasta hingga BUMN

Berita378 Dilihat

Senin, 31 Juli 2023 – 15:44 WIB

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal segera merampungkan Peraturan OJK (POJK) tentang penyelenggaraan bursa karbon, yang diperkirakan akan bisa diluncurkan pada September 2023 mendatang. Bursa karbon akan mengatur perdagangan dan mencatat kepemilikan unit karbon berdasarkan mekanisme pasar, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon.

Baca Juga :

Jumlah Beban Klaim Indonesia Re Kuartal I-2023 Turun, Ini Pendorongnya

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, M. Haris Witjaksono menegaskan bahwa Holding BUMN Jasa Survei, IDSurvey yakni ID Survey sudah siap menghadapi era perdagangan karbon tersebut.

“Sebagai lembaga verifikasi dan validasi, kita melihatnya dari sisi ID Survei-nya, di mana kita sudah menyiapkan pendampingan dan penyiapan dokumen PDD (project design document)-nya bagi para pelaku usaha,” kata Haris saat ditemui di kantornya, kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023.

Baca Juga :

Gandeng KPK-LPSK, Pupuk Indonesia Perkuat Sistem Pelaporan Pelanggaran

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, M. Haris Witjaksono.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, M. Haris Witjaksono.

Photo :

  • VIVA/Mohammad Yudha Prasetya.

Tak hanya itu, Haris pun memastikan bahwa pihaknya juga sudah menyiapkan berbagai aspek infrastruktur pendukung lainnya, yang diperlukan untuk menyambut peluncuran bursa karbon tersebut. “Termasuk di dalamnya adalah kita menunggu skema yang berkaitan dengan carbon market mechanism, yang berlaku di dalam negeri,” ujarnya.

Baca Juga :

Strategi Pupuk Indonesia Genjot Kinerja Distributor hingga Kios Salurkan Pupuk Bersubsidi

Haris menjelaskan, skema yang berkaitan dengan carbon market mechanism itu sangat penting. Karena salah satu hal yang utama dari penyelenggaraan bursa karbon ini adalah memenuhi kewajiban di dalam negeri terkait upaya penurunan karbon.

“Karena sekarang kan skemanya kita penuhi dulu lah kewajiban di dalam negeri dan kaitannya dengan upaya penurunan karbon itu, sebelum kita lepas keluar,” kata Haris.

img_title



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *