Jelang Putusan MK Batas Usia Capres Cawapres, BEM SI Pertanyakan Independensi MK

Apartemen281 Dilihat

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan sidang putusan gugatan terkait batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Senin (16/10/2023).

Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, Ahmad Nurhadi mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) agar berhati-hati saat memutus perkara gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) menjelang Pemilu 2024.

Ia menyebut MK sejatinya merupakan lembaga yang independen. Namun kepercayaan itu memudar seiring beberapa putusan yang dinilai tidak independen.

“Contoh konkretnya mengenai revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPk), seharusnya diambil DPR tetapi, malah diputuskan oleh MK,” ungkap Nurhadi, Minggu (15/10/2023).

Hal ini, kata dia, kemudian menjadi suatu bentuk yang harusnya open legal policy, yang dibahas oleh wilayah atau kamar DPR namun diputuskan oleh MK.

“Ini merupakan suatu bentuk alihfungsi tugas, makanya kita harus kawal MK,” tegasnya.

Baca juga: Putri Gus Dur Membela Mahasiswi Bercadar yang Jadi Korban Bully, Alissa Wahid Bakal Lapor ke Kemenag

Terkait perkara gugatan batas usia capres-cawapres, Nurhadi menegaskan BEM SI tak ingin kejadian putusannya akan kembali terulang dengan putusan-putusan sebelumnya.

Ia menyebut BEM SI perlu mengawal indrpendensi dari MK saat memutus perkara gugatan batas usia capres-cawapres.

“Karena pada dasarnya MK bisa memutuskan ketika ada tiga hal, yang pertama berdasarkan faktor keadilan dan kebermanfaatan masyarakat, kedua dalam keadaan mendesak dan ketiga mengisi kekosongan hukum untuk menghindari kekacauan yang ada di masyarakat,” tuturnya.

Nurhadi mengingatkan jangan sampai keputusan MK soal usia capres-cawapres bisa menyebabkan bentuk kecacatan trias politica yang ada di Indonesia.

Baca juga: KAHMI Jaya Siap Kawal Kebijakan Heru di Jakarta

Baca Juga  Ikut Bagikan Air Bersih untuk Warga Buloa, Anies Janji Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur Dasar

“Terkait capres cawapres ini jika dikabulkan MK maka itu akan merusak trias politika itu sendiri dan sejatinya MK adalah penyejuk demokrasi dengan tujuan menjaga ruh konstitusi berjalan teguh pada rel nya, bukan menjadi lembaga yang menjadi aktor kegaduhan dalam demokrasi,” ungkapnya.

Nurhadi menuturkan putusan MK nantinya soal capres dan cawapres akan menjadi dasar hukum ke depan. Sehingga rapot merah terkait ugal-ugalanny mekanisme hukum yang dijalankan, berpotensi terus dilakukan jika tidak ada pengawalan dan koreksi terhadap MK.

Sehingga BEM SI akan menjaga independensi dan tupoksi MK.

Baca juga: Pasangan AMIN Mohon Doa Daftar Pilpres 2024, Gus Ali Tulangan: Kalau Niat Baik, Pasti Ditolong Allah

“Kita tidak mau pada akhirnya MK dipermainkan oleh pemerintah, MK harusnya tempat suci untuk rakyat mencari keadilan ketika ada pelanggaran konstitusi” tuturnya.

“Kami telah ambil sikap, untuk merapatkan barisan, dan melakukan proses konsolidasi internal untuk mengawal berjalannya mekanisme hukum dan penegakan hukumnya,” tandas Nurhadi.

Sebagian Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jelang Putusan Batas Usia Cawapres, Muncul Spanduk yang Sindir MK



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *