Bawaslu DKI Jakarta Tegaskan Tak Ada Toleransi untuk Money Politic saat Pemilu 2024

Apartemen262 Dilihat

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta menegaskan, tak akan ada toleransi terhadap praktik politik uang atau money politic saat Pemilu 2024 mendatang.

Belajar dari Pemilu 2019 lalu, Bawaslu DKI Jakarta menemukan beberapa pelanggaraan money politic yang terjadi di beberapa kota.

Hal itu diungkapkan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Benny Sabdo saat membuka rapat koordinasi dengan Bawaslu Kota dan Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta.

Acara bertajuk ‘Pengelolaan Data Penanganan Penyelenggaraan di Masa Kampanye’ ini digelar di Hotel JS Luwansa Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Sabtu (30/12/2023).

Baca juga: TimNas AMIN Beberkan Sederet Pelanggaran Kampanye Gibran, Tuduh Bawaslu RI Diam

Baca juga: Bawaslu dan DKPP Didesak Selidiki Kasus Surat Suara yang Tersebar Lebih Awal di Taiwan

Di hadapan para peserta, Benny menekankan tiga hal kepada anggota Bawaslu di tingkat Kota maupun Kabupaten.

Pertama selama kampanye, Bawaslu DKI akan melakukan pengawasan secara melekat, baik itu kampanye Caleg, dan Capres-Cawapres, termasuk tim sukses atau tim pemenangan maupun tim relawannya.

“Ada beberapa isu yang tentu menjadi prioritas pengawasan kami di DKI Jakarta. Pertama, adalah soal politik uang, kami tidak ada toleransi,” kata Benny saat membuka rakor tersebut di lokasi pada Sabtu (30/12/2023).

Benny berpesan kepada jajaran Bawaslu tingkat Kota dan Kabupaten agar tak ragu menangani kasus tersebut jika menemukan adanya dugaan praktik politik uang.

Baca juga: Kasus Surat Suara Bocor di Taipei, Bawaslu Ungkap Ada Dugaan Pelanggaran Administrasi

Benny juga meminta kepada jajarannya agar mendalaminya dan membuatkan berita acara pemeriksa (BAP), sehingga kejadian ini bisa menjadi pembelajaran bagi para peserta Pemilu lainnya.

Baca Juga  Ini Faktor yang Menentukan Ridwan Kamil Bertarung di Pilkada Jakarta atau Jawa Barat

“Pemilu 2019, DKI Jakarta punya pengalaman yang cukup banyak terhadap politik uang. Di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan,” ucap Benny.

Pesan kedua, lanjut dia, adalah adanya indikasi orang menggunakan hak pilihnya sebanyak dua kali.

Dia bercerita, DKI Jakarta juga pernah punya pengalaman serupa bahwa warga Lampung ikut mencoblos di Koja, Jakarta Utara.

“Kalau orang punya hak pilih tapi mencoblos dua kali itu pidana juga, ada pengalaman di tahun 2017, itu orang Lampung nyoblos di Koja,” tuturnya.

Kemudian pesan ketiga adalah soal adanya penggelembungan suara saat proses rekapitulasi.

Pihak Bawaslu DKI Jakarta harus ikut mengawasi proses rekapitulasi dari Tempat kelurahan maupun kecamatan hingga sampai selesai.

“Saat rekapitulasi tolong teman-teman (Bawaslu) kota, kabupaten dipastikan bahwa pengawas kita ikut mengawasi sampai selesai. Jangan sampai itu menjadi lalai karena tugas kita mengawasi di setiap tahapan, fungsi pencegahan dan penindakan juga harus ditegakkan,” pungkasnya. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *